Penguatan Deteksi Dini dan Regulasi Desa sebagai Pendekatan Integratif Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa Bongopini

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, dengan prevalensi nasional 2,11% pada tahun 2025, dan mulai menjangkau wilayah perdesaan yang kapasitas deteksi dini serta regulasi lokalnya masih terbatas. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendeskripsikan proses asesmen kebutuhan, sosialisasi hukum narkotika, pembentukan kader deteksi dini, dan perumusan draf Peraturan Desa (Perdes) tentang pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika di Desa Bongopini. Kegiatan terdiri atas tiga tahap: (1) asesmen awal dan sosialisasi hukum narkotika pada 48 responden dari empat dusun, dengan pengukuran pengetahuan sebelum dan sesudah sosialisasi menggunakan kuesioner berskor 0–100; (2) pembentukan dan pembekalan 8 kader deteksi dini dari unsur Karang Taruna; dan (3) focus group discussion (FGD) bersama pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kader untuk merumuskan draf Perdes, dilanjutkan simulasi peran. Data dianalisis secara deskriptif. Skor rata-rata awal per dusun berkisar 78,22–88,86 dan seluruhnya menjadi 100 pada pengukuran ulang, sehingga hasil ini dimaknai sebagai capaian pengetahuan jangka pendek dengan kemungkinan efek langit-langit (ceiling effect), bukan sebagai bukti perubahan perilaku. Program menghasilkan 8 kader dan rumusan awal draf Perdes sebagai model pencegahan berbasis desa yang mengintegrasikan edukasi hukum, kader komunitas, dan inisiasi regulasi lokal.

Narcotics abuse in Indonesia is increasing, with a national prevalence of 2.11% in 2025, and is reaching rural areas whose capacity for early detection and local regulation remains limited. This community service activity aimed to describe the needs assessment, narcotics-law socialization, formation of early detection cadres, and drafting of a Village Regulation (Perdes) on the prevention and handling of narcotics abuse in Bongopini Village. The activity had three stages: (1) an initial assessment and legal socialization involving 48 respondents from four hamlets, with knowledge measured before and after socialization using a questionnaire scored 0–100; (2) the formation and briefing of eight early detection cadres from the youth organization (Karang Taruna); and (3) a focus group discussion (FGD) with village officials, community leaders, and cadres to draft the Perdes, followed by a role-play simulation. Data were analyzed descriptively. Mean pre-test scores per hamlet ranged from 78.22 to 88.86, and all rose to 100 at post-test; this is interpreted as short-term knowledge attainment with a possible ceiling effect, not as evidence of behavioral change. The program produced eight cadres and an initial Perdes draft, forming a village-based prevention model that integrates legal education, community cadres, and local regulation.