Analisis Sinergi Eksekutif Dan Legislatif Dalam Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD Di Kabupaten Kolaka Utara
Main Article Content
Abstract
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
References
Abburracman, Oemi, (1995). Dasar-dasar Publik Relations. Bandung: Alumni.
Assiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta.
Sekretariat jenderal dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Arifin, Anwar, (2007). Publik Relation. Jakarta: Pustaka Indonesia.
Afan Gaffar, Syaukani, Ryas Rasyid. (2007). Otonomi Daerah . Pustaka Pelajar dan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan. Jakarta : Graha Ilmu.
Dasril Radjab, (2005). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.
Erlina Hasan, (2005. Komunikasi Pemerintahan . Jatinagor : Refika Aditama.
Halim, Hamza dan K. Renindo. (2009). Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Jakarta : Kancana.
Hasan, Erlina. (2006). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. (1988). Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : UI Press.
Miriam, Budiardjo. (2005). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Moh. Mahmud. MD. (1999). Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta : Gama Media.
Ndaraha, Talidziduhu. (2011). Kybernology 1 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta : Rineka Cipta.
Radjab, Dasril. (2005). Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.
Ramadhany, Muh Irsyad. (2015). Peraturan Daerah Kajian Teoritis Menuju Artikulasi Empiris. Yogyakarta: Trussmedia Publishing.
Sekretariat Jenderal MPR RI. Panduan Permasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI. Jakarta.
Sumber data pemerintah Kabupaten Kolaka Utara 2020
Undang-Undang
Peratura Menteri Dalam Negeri Ri Nomor 31 Tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2020.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005.
Pemendagri No 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pedoman pemerintah daerah.
Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang peerintahan daerah.
Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2011 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.