Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi

The Social Construction of Koplo Music: An Analysis of D'Koplo Shows on Indosiar and Changes in Public Perception

Dadi Kurnia, Ani Yuningsih — Fri, 11 Jul 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini membahas konstruksi sosial musik koplo melalui tayangan D’Koplo di Indosiar. Penelitian ini penting untuk memahami bagaimana media membentuk persepsi masyarakat terhadap musik tradisional di tengah dominasi genre populer lainnya. Tujuan utama penelitian adalah menganalisis bagaimana elemen-elemen visual dan naratif dalam tayangan tersebut memengaruhi penerimaan publik terhadap musik koplo. Penelitian ini menggunakan teori konstruksi sosial Berger dan Luckmann, yang menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui observasi tayangan, wawancara dengan penonton dan peserta, serta dokumentasi media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa D’Koplo mampu mengubah citra musik koplo menjadi lebih positif, elegan, dan dapat diterima oleh audiens yang lebih luas. Kesimpulannya, media massa memiliki peran penting dalam membentuk realitas sosial dan budaya populer. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada pemahaman mengenai peran media dalam memproduksi makna budaya dan mendorong kajian lebih lanjut tentang transformasi musik lokal di era digital.

This study explores the social construction of koplo music through the television program D’Koplo aired on Indosiar. It aims to understand how media influences public perception of traditional music genres amidst the dominance of more mainstream styles. The main objective is to analyze how visual and narrative elements in the program affect audience reception of koplo music. The study applies the social construction theory of Berger and Luckmann, which explains how social reality is formed through the processes of externalization, objectivation, and internalization. A qualitative case study method was employed, involving observation of broadcasts, interviews with viewers and participants, and analysis of social media content. The findings reveal that D’Koplo successfully reshaped the image of koplo music into a more positive, elegant, and socially acceptable form. The study concludes that mass media plays a significant role in shaping social and cultural realities. This research contributes to broader discussions on media’s role in constructing cultural meaning and offers insights for further studies on the transformation of local music in the digital era.

Communication Strategy in the Smart City Program Campaign Towards a Happy Digital Region Society

Thu, 26 Jun 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam mengkampanyekan program Smart City menuju masyarakat Happy Digital Region. Fokus utamanya adalah bagaimana komunikasi dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan layanan digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan empat pejabat structural dan fungsional di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang, serta Kelompok Informasi Masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan kegiatan, konten media sosial resmi, serta materi sosialisasi yang digunakan dalam kampanye. Kerangka analisis mengacu pada model Komponensial kampanye komunikasi, yang melibatkan komponen penyusun pesan, saluran penyampaian, audiens, serta umpan balik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan yang disusun secara sederhana, relevan, dan mudah dipahami berhasil meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya generasi muda. Salah satu temuan penting adalah penggunaan layanan WAKEPO (WhatsApp Kebutuhan Informasi dan Pelayanan Online), yang secara signifikan mempermudah akses warga desa terhadap informasi dan administrasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyesuaian bahasa, pemilihan media yang sesuai, dan dukungan komunitas lokal menjadi kunci dalam membangun komunikasi digital yang inklusif. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya literasi digital dan integrasi komunikasi tatap muka dan daring dalam menyukseskan program transformasi digital di tingkat daerah.

This study aims to analyze the communication strategy implemented by the Government of Sumedang Regency in promoting the Smart City toward a Happy Digital Region program. The main focus is on how communication can encourage public participation in utilizing digital services. This research employs a qualitative approach with a case study design. Primary data were collected through in-depth interviews with four structural and functional officials at the Department of Communication, Informatics, Encryption, and Statistics of Sumedang Regency, as well as members of the Community Information Group. Secondary data were obtained from policy documents, activity reports, official social media content, and campaign materials. The analytical framework refers to the componential model of communication campaigns, which includes elements such as message construction, communication channels, audience, and feedback. The findings indicate that messages designed to be simple, relevant, and easy to understand have successfully increased community engagement, particularly among the younger generation. One significant finding is the use of WAKEPO (WhatsApp for Information and Online Public Services), which has significantly facilitated access to public information and administrative services for rural residents. This study concludes that language adaptation, appropriate media selection, and local community support are key to developing inclusive digital communication. The implications highlight the importance of digital literacy and the integration of face-to-face and online communication in advancing digital transformation programs at the regional level.

Indonesia's New Order Era: Study of a Democratic State with a "Taste" of Autocracy

Nor Hasan, Anas Syariful Anam, Muhammad Aris Hermawan, Muwahid Muwahid — Fri, 11 Jul 2025 00:00:00 +0000

Supersemar menjadi awal mula perpindahan estafet kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dengan jelas dan tegas mendeklarasikan bahwa demokrasi pancasila harus ditegakkan secara konsekuen. Namun faktanya, demokrasi pancasila yang didengung-dengungkan hanyalah “jargon” belaka. Penelitian ini membahas secara mendalam terkait pemerintahan Orde Baru yang jauh dari ciri – ciri demokrasi yang justru mengarah pada pemerintahan yang otokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman atas suatu sistem autokrasi beserta implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta disajikan dengan metode deskriptif yang menggambarkan fakta dan fenomena tertentu secara objektif berdasarkan sejarah yang ada dan telah diketahui oleh khalayak umum. Orde baru memiliki semangat untuk menjalankan demokrasi pancasila meskipun pada implementasinya lebih mengarah pada otokrasi dengan menjalankan tata kelola pemerintahannya menggunakan cara – cara yang dikehendaki oleh penguasa dan minim partisipasi masyarakat. Strategi perolehan kekuasaan dan jalannya pemerintahan dijalankan dengan memonopoli struktur militer dan aparatur sipil yang digunakan untuk mencapai tujuan negara yang diyakini kelompoknya saja.

Supersemar was the beginning of the transfer of the national leadership relay from the Old Order government to the New Order government. The New Order government clearly and firmly declared that Pancasila democracy must be enforced consistently. However, in fact, the Pancasila democracy that is being talked about is just "jargon". This research discusses in depth the New Order government which was far from democratic characteristics which actually led to an autocratic government. This research aims to provide an understanding of an autocratic system and its implementation. This research uses a qualitative approach and is presented with a descriptive method that describes certain facts and phenomena objectively based on existing history and is known to the general public. The New Order had the enthusiasm to implement Pancasila democracy even though its implementation was more towards autocracy by carrying out its governance using methods desired by the authorities and minimal public participation. The strategy to gain power and run the government is carried out by monopolizing the military structure and civil apparatus which is used to achieve state goals that are believed by only one's group.

Implementation of Palu City Government Policy in Addressing Homelessness and Begging Based on Regional Regulation Number 3 of 2018

Hardiyanto Hardiyanto, Risman Sarifuddin, Siska Mahmud — Fri, 11 Jul 2025 00:00:00 +0000

Masalah tunawisma dan pengemis di Kota Palu masih menjadi permasalahan sosial yang kompleks meskipun telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan tersebut menggunakan teori Edward III, yang menekankan empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya (manusia dan anggaran), disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum optimal. Sosialisasi kebijakan kepada masyarakat belum efektif, sumber daya yang tersedia terbatas, baik dari sisi pendanaan maupun jumlah dan kapasitas pelaksana. Disposisi pelaksana menunjukkan lemahnya komitmen serta minimnya koordinasi lintas sektor. Struktur birokrasi pun belum mendukung pelaksanaan kebijakan secara sinergis, sehingga terjadi tumpang tindih peran antarinstansi. Penelitian ini relevan dalam konteks evaluasi kebijakan publik, terutama dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas kebijakan sosial di tingkat daerah. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan strategi komunikasi publik, peningkatan alokasi anggaran dan pelatihan bagi pelaksana, serta pembentukan sistem koordinasi antarinstansi yang berkelanjutan. Temuan ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih humanis dan berbasis pada pemberdayaan sosial.

The issues of homelessness and begging in Palu City remain complex social problems, despite being regulated under Palu City Regional Regulation No. 3 of 2018. This study aims to analyze the implementation of the policy using Edward III’s theory, which emphasizes four key dimensions: communication, resources (human and financial), implementers’ disposition, and bureaucratic structure. A qualitative descriptive method was employed, with data collected through interviews, observation, literature review, and documentation. The findings reveal that policy implementation has not been optimal. Public dissemination of the policy remains ineffective, and the available resources—both funding and the number and capacity of implementers—are insufficient. The disposition of implementers reflects a lack of commitment and minimal cross-sectoral coordination. Moreover, the bureaucratic structure does not yet support synergistic policy execution, resulting in overlapping roles among agencies. This study is relevant in the context of public policy evaluation, particularly in formulating strategies to enhance the effectiveness of social policies at the local level. Recommendations include strengthening public communication strategies, increasing budget allocation and training for implementers, and establishing a sustainable interagency coordination system. The findings may serve as a basis for developing more humane and empowerment-based policy approaches.

Air Quality Recovery In Jakarta Province In The Era Of Anies Baswedan: Solutions And Challenges

Sahrul Pora, Risman A.M Djen, Dafrin Muksin — Fri, 11 Jul 2025 00:00:00 +0000

Penelitian ini berfokus pada upaya Pemerintah Provinsi Jakarta di era Anies Baswedan sebagai Gubernur dalam pemulihan kualitas udara. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memulihkan kualitas udara di Jakarta. Metode yang digunakan dibunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data-data yang digunakan yakni melalui media online nasional, artikel ilmiah serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran udara di Jakarta terutama disebabkan oleh tingginya jumlah kendaraan bermotor. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti pengendalian transportasi, penerapan pajak karbon, uji emisi kendaraan, dan dorongan terhadap transformasi energi. Meskipun kebijakan tersebut dirancang secara komprehensif, implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Tantangan utama mencakup biaya pelaksanaan yang tinggi, terbatasnya infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik (SPKLU), serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam uji emisi dan penggunaan transportasi umum. Pandemi COVID-19 turut memperburuk keadaan dengan mendorong masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi. Dengan demikian maka keberhasilan pelaksanaan kebijakan pemulihan kualitas udara di Jakarta membutuhkan dukungan anggaran yang memadai, kesadaran publik, dan kolaborasi lintas sektor.

This research focuses on the efforts of the Jakarta Provincial Government in the Anies Baswedan era as governor in restoring air quality. The purpose of this research is to find out the various policies carried out by the government in restoring air quality in Jakarta. The method used is a qualitative research method with a case study approach. The data used is from national online media, scientific articles, and other related documents. The results show that air pollution in Jakarta is mainly caused by the high number of motorized vehicles. To address this problem, the government implemented a number of policies, such as transportation control, carbon tax implementation, vehicle emission testing, and encouragement of energy transformation. Although the policies are comprehensively designed, their implementation faces various challenges. The main challenges include high implementation costs, limited supporting infrastructure such as electric vehicle charging stations (SPKLU), and low public participation in emission testing and use of public transportation. The COVID-19 pandemic has also worsened the situation by encouraging people to return to using private vehicles. Thus, the successful implementation of air quality recovery policies in Jakarta requires adequate budget support, public awareness, and cross-sector collaboration.

Analyzing Actor Engagement In Digital Communication Media Through The Actor-Network Theory Approach

Fri, 11 Jul 2025 00:00:00 +0000

Penelitian mengenai keterlibatan aktor dalam proses komunikasi dengan pendekatan Teori Aktor-Jejaring (ANT) telah banyak dilakukan, namun pemanfaatannya dalam konteks media komunikasi digital masih terbatas. Studi ini bertujuan untuk meninjau secara sistematik bagaimana ANT digunakan untuk mengukur keterlibatan aktor manusia dan bukan manusia dalam jejaring media komunikasi digital. Proses tinjauan dilakukan terhadap publikasi dalam database Mendeley selama periode 2015–2024 dengan menggunakan logika Boolean “Actor Network Theory AND communication media”. Kriteria inklusi mencakup artikel jurnal penelitian berbahasa Inggris yang dapat diakses penuh, sementara kriteria eksklusi menyingkirkan publikasi yang menggunakan ANT bersama teori lain atau di luar konteks media komunikasi digital. Dari 151 publikasi yang ditemukan, sebanyak 11 artikel memenuhi kriteria seleksi. Hasil menunjukkan bahwa konteks penelitian umumnya berkaitan dengan respons sosial, perilaku pengguna, dan peran teknologi. Metode yang dominan digunakan adalah wawancara untuk pengumpulan data dan analisis konten untuk pengolahan data. Keterlibatan aktor, baik manusia maupun bukan manusia, ditemukan dalam spektrum positif, netral, hingga negatif. ANT terbukti relevan untuk mengukur keterlibatan dalam komunikasi digital, khususnya dalam memahami dinamika respons sosial dan teknologi dalam jaringan. Temuan ini penting bagi pengembangan kajian media komunikasi karena memberikan kerangka kerja konseptual dalam menganalisis peran aktor dalam ekosistem digital. Kesimpulan ini menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan yang mengeksplorasi kompleksitas interaksi dalam ruang komunikasi digital berbasis jejaring.

Research on actor engagement in communication processes using the Actor-Network Theory (ANT) has been conducted across various disciplines, yet its application in digital communication media remains limited. This study aims to systematically review how ANT is utilized to assess the involvement of both human and non-human actors within digital communication networks. A systematic literature review was conducted using the Mendeley database, covering the period from 2015 to 2024 with the Boolean search term “Actor Network Theory AND communication media.” Inclusion criteria required full-text, peer-reviewed journal articles in English. Exclusion criteria eliminated studies that applied ANT alongside other theoretical frameworks or were outside the scope of digital communication media. From 151 initial publications, 11 journal articles met the selection criteria. The review found that most studies focused on social responses, user behavior, and the role of technology. Interviews were the most common method of data collection, while content analysis was frequently used for data analysis. Actor involvement ranged from positive and neutral to negative dimensions. ANT proves to be a relevant framework for measuring engagement in digital communication, especially in exploring social responses and technological interactions. These findings are significant for the field of media communication as they offer a conceptual foundation for analyzing actor roles within digital ecosystems. This conclusion provides a basis for future research exploring the complexity of interactions in network-based digital communication environments.

The Role Of Fractions In The Formation Of Regional Regulation Number 4 oF 2020 Concerning the Election of Village Heads in Limboto District

Salitan Karunggu, Mochammad Sakir , Swastiani Dunggio, Gaffar — Tue, 22 Jul 2025 00:00:00 +0000

The aim of this research is to find out the role of factions in the formation of Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning the Election of Village Heads in Limboto Regency. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data collection techniques in this research used interviews, observation and documentation, with data analysis techniques using interactive models. The results of the study indicate that the role of the faction in the formation of Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning Village Head Elections in Limboto Regency began when the faction collected community aspirations, which were then brought to the faction meeting to be used as input for revising the previous regulation. Because Regional Regulation Number 4 of 2020 was an initiative proposal from the Gorontalo Regency Regional People's Representative Council, the proposed draft regional regulation was submitted to the DPRD leadership and then brought to the DPRD Plenary Session for discussion. In this plenary session, the faction also played a role in conveying community aspirations by providing proposals, input, or criticism and even providing suggestions. The results also showed that some community members sometimes expressed their aspirations for the organization or reminded the DPRD about problems within the faction, but sometimes several DPRD members were often absent from the faction meeting room. In addition, due to the inadequate education and socialization efforts carried out by the Gorontalo Regency DPRD in the Fraction, most of the community also did not know the goals, duties, or other functions of the organization.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran fraksi partai politik di DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Limboto. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran fraksi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Limboto, sudah dimulai pada saat penjaringan aspirasi masyarakat oleh fraksi, yang kemudian dibawa ke rapat fraksi yang akan dijadikan bahan masukan untuk revisi perda sebelumnya. Karena Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 merupakan usulan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo, maka usulan rancangan peraturan daerah itu disampaikan kepada pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas. Dalam sidang paripurna ini, fraksi juga memainkan peranannya membawa aspirasi masyarakat dengan memberikan usulan, masukan, atau kritik dan bahkan memberikan saran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beberapa anggota masyarakat kadang-kadang mengungkapkan aspirasi mereka untuk organisasi atau mengingatkan DPRD tentang masalah di dalam fraksi, namun terkadang beberapa anggota DPRD sering absen. dari ruang rapat fraksi. Di samping itu, akibat kurang memadainya upaya pendidikan dan sosialisasi yang dilakukan DPRD Kabupaten Gorontalo di Fraksi, sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahui tujuan, tugas, atau fungsi lain dari organisasi tersebut

Kata kunci: peran fraksi; Pemilihan Kepala Desa