Unisan Law Review adalah jurnal yang di terbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat. Jurnal diterbitkan 2 kali dalam setahun yakni, bulan April dan Oktober.
Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
Analisis Yuridis Dissenting opinion Hakim dalam Sengketa Pemberhentian Tidak Hormat Anggot Polri
This study aims to analyze the juridical position of judges’ dissenting opinions in disputes concerning dishonorable discharge from the Indonesian National Police and to examine the legal reasoning underlying the dissenting opinion contained in Decision Number 12/G/2021/PTUN.GTO. This research employed normative legal research with statutory and case approaches. The findings reveal that dissenting opinion constitutes a juridical manifestation of judicial independence and serves as an academic instrument to assess the quality of judicial reasoning. In the examined case, the dissenting opinion arose from a fundamental divergence between the majority judges, who emphasized formal procedural legality, and the minority judge, who prioritized due process, proportionality, and substantive justice. This difference indicates that adjudication in state administrative disputes must not merely focus on administrative compliance, but must also ensure adequate protection of legal rights against governmental action.
Dinamika Kewarisan di Kabupaten Bone: Menggali Faktor Pemicu Sengketa dan Upaya Rekonstruksi Pembagian Warisan
Penelitian ini bertujuan memahami dinamika kewarisan di Kabupaten Bone. pengkajian fokus mengidentifikasi faktor pemicu sengketa waris dengan menelaah eksistensi hukum adat dan peran nila-nilai falsafah yang dipegangi masyarakat Bugis Bone, serta solusi yang ditawarkan dalam menumbuhkan kembali nilai-nilai Islam serta memastikan konsep yang berlaku di Kabupaten Bone berkesesuaian dengan ketentuan ajaran agama. Penelitian dilakukan dengan model penelitian lapangan yang disajikan secara kualitatif dan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil penelitian diperoleh bahwa engketa waris di Kabupaten Bone dipicu oleh memudarnya nilai sipakatau, sipakalebbi, dan sipakainge, serta tergoyahnya nilai siri’ seseorang, yang diperparah oleh pluralisme hukum yang melahirkan kontradiksi antara hukum Islam dan hukum adat hingga memengaruhi praktik pembagian warisan di masyarakat; kondisi ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian non-litigasi menyimpan bahaya tersembunyi, sehingga diperlukan solusi berupa rekonstruksi hukum untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai Islam melalui kolaborasi dan sinergitas stakeholder terkait.
Sengketa Waris; Hukum Islam; Hukum Adat; Kabupaten Bone
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penadahan Kendaraan Di Kota Gorontalo
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan roda empat dan roda dua di kota Gorontalo (2) untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi banyaknya kasus tindak pidana penadahan kendaraan di Kota Gorontalo khususnya di tahun 2024 yang merupakan tahun terbanyak terjadinya peningkatan kasus penadahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian empiris dengan melakukan pengamatan dan observasi pada lokasi penelitian yang berada di Polres Gorontalo Kota dan Pengadilan negeri Gorontalo, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada penyidik Polres Gorontalo Kota dan Panitera Hukum muda yang menjadi sampel pada penelitian ini. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan yang ada di Kota Gorontalo sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan KUHP namun terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya peningkatan kasus penadahan dalam kurun waktu 3 tahun khususnya pada tahun 2024 adalah faktor ekonomi yang mendorong masyarakat terlibat dalam kejahatan tindak pidana penadahan selain itu adapun faktor lingkungan masyarakat,faktor berkembangnya teknologi dan faktor hukum itu sendiri yang menunjukkan bahwa penegakkan hukum terhadap tindak pidana penadahan di Kota Gorontalo masih belum memberikan efek jera kepada para pelaku, penulis merekomendasikan bahwa kerja sama antara pihak masyarakat dan aparat penegak hukum diperlukan untuk meningkatkan pengawasan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan di kota Gorontalo, selain itu penyuluhan hukum juga diperlukan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam kasus tindak pidana penadahan di Kota Gorontalo
Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penadahan, kendaraan, Kota Gorontalo
Implementasi Pasal 5 Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kota Gorontalo
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mendeskripsikan implementasi pasal 5 perda no. 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di kota gorontalo serta (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi-nya. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo dan juga masyarakat kota gorontalo. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Pasal 5 PERDA No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Gorontalo belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Meskipun regulasi telah menetapkan hak-hak penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan secara adil, pelayanan yang sama, dan perlindungan data pribadi, namun kenyataannya masih ditemukan ketimpangan layanan, dan diskriminasi tidak langsung. Faktor utama penghambat implementasi antara lain adalah kurangnya profesionalisme dan jumlah sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Oleh karena itu, perlu adanya SDM, dan pengawasan agar tujuan dari PERDA tersebut benar-benar tercapai
implementation of Local Regulation No. 6 of 2019, population administration, gorontalo municipality
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERBITAN SERTIFIKAT GANDA OLEH ATR/BPN KOTA GORONTALO BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO (NOMOR:15/2023/PTUN.GTO)
ABDUL ISRA MUHAMAD YUNUS. H1120124. Analisis Hukum Terhadap Penerbitan Sertifikat Ganda Oleh ATR/BPN Kota Gorontalo Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo (Nomor: 15/2023/Ptun.Gto.) Tujuan Penelitian ini (1) Untuk mengetahuai bagaimana faktor penyebab terjadinya penerbitan sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo (2) Untuk mengetahuai bagaimana pelaksanaan penyelesaian terhadap sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penerbitan sertifikat tanah merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah kepada masyarakat. Sertifikat ganda adalah kondisi di mana terdapat dua atau lebih sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan untuk bidang tanah yang sama atau saling tumpang tindih, yang pada akhirnya menimbulkan konflik antar pemilik dan ketidakpastian hukum.Permasalahan ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem administrasi pertanahan di Indonesia. Untuk memahami penyebabnya secara lebih mendalam, dapat dianalisis melalui dua indikator utama yang sering menjadi pemicu, yaitu tumpang tindih kepemilikan dan kesalahan administrasi.Dalam menghadapi permasalahan ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Gorontalo berperan penting dalam melakukan penyelesaian, baik melalui jalur administratif maupun hukum. Sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendaftaran tanah, BPN berupaya menyelesaikan sengketa tersebut dengan pendekatan yang mengedepankan penyelesaian damai, namun tetap menyediakan jalur hukum apabila diperlukan. penyelesaian sengketa sertifikat ganda oleh BPN Kota Gorontalo dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu mediasi (non litigasi) dan proses pengadilan (litigasi). Kata kunci: Sertifikat Ganda, ATR/BPN Kota Gorontalo, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bermotif Investasi (Studi Kasus Di Polda Gorontalo)
This research aims to assess the efforts of police in enforcing the law against investment-motivated fraud and to identify factors that hinder effective law enforcement in this area. The research employs an empirical method, specifically sociological legal study or field research, to capture the law in practice. The findings of this research reveal that: 1) Police efforts against illegal investment- motivated fraud include receiving public reports, conducting investigations, and transferring case files and suspects to the Prosecutor's Office for prosecution. 2) Obstacles to effective law enforcement against investment-motivated fraud include a limited number of personnel in Sub-Directorate 2 of Economy and Special Affairs, bank confidentiality issues, and insufficient reports by the public. Based on these findings, this research recommends increasing the personnel in Sub-Directorate 2 of Economy and Special Affairs and enhancing community engagement to improve the uncovering of case
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI YANG MENJADI KORBAN PERSELINGKUHAN DITINJAU DARI UU NO.23/2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT
Tujuan Penelitian ini (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban perselingkuhan ditinjau dari UU NO. 23/2004 Tentang Penghapusan KDRT (2) Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban perselingkuhan ditinjau dari UU NO. 23/2004 Tentang Penghapusan KDRT, Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan. Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan kepada saksi maupun korban guna menciptakan rasa aman dalam sistem hukum perlindungan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum melalui regulasi yang jelas, penyuluhan hukum, dan pengawasan dari pihak berwenang. Sementara itu, perlindungan represif merupakan upaya yang dilakukan setelah terjadi suatu pelanggaran atau kejahatan, seperti penegakan hukum, pemberian sanksi kepada pelaku, serta pendampingan dan pemulihan bagi korban.,ada dua faktor utama yang menghambat perlindungan hukum terhadap istri yang menjadi korban perselingkuhan ditinjau dari UU NO. 23/2004 Tentang Penghapusan KDRT yaitu kesulitan pembuktian dalam kekerasan psikis dan faktor ekonomi.
Perlindungan Hukum, Istri Menjadi Korban , dan KDRT
Proses Pembuktian Tindak Pidana Pada Anak Korban Pencabulan Di Kota Gorontalo (Studi Kasus Pengadilan Negeri Gorontalo)
This study aims to find out how the process of proving the crime of child molestation is and to find out what factors inhibit the process of proving the crime of child molestation. This study uses the Normative-Empirical Legal Research method (applied law research), which is a study that uses normative-empirical legal case studies in the form of legal behavior products. The results of the study show that the process of proving the crime of child molestation is carried out from several stages in the trial, the first is the statement of the victim's child who in the trial results explained that the defendant's actions were not true but the victim's child's statement was ordered by Mr. Ulfa. Second, the witness's statement in the trial contradicts the victim's child's statement, third, the results of the post-mortem issued by social workers/social rehabilitation assistance in the trial, the questions asked to the victim's child were all answered only by Mr. Ulfa and the questions given to the victim's child were only questions in the police BAP, not specific questions. And the obstacles in the process of proving the crime of sexual abuse are first, the victim is afraid to tell the truth about the incident because he was threatened by someone else, second, the witness gives false information so that the examination of the victim's child is carried out a second time which makes the decision on a case take so long, finally, the law enforcement party has limited understanding and expertise of law enforcement in handling cases of sexual abuse.
Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Memberantas Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Gorontalo
This study aims to: (1) How is the Role of the National Narcotics Agency (BNN) in Eradicating Drug Abuse in Gorontalo City, (2) Factors that Inhibit the Implementation of Rehabilitation of Drug Abuse Victims by the National Narcotics Agency (BNN) of Gorontalo City. The type of research used in this study is a research on reality rules. Empirical research is research with field data as the primary data source, such as interview output and observation. Empirical research is used to analyze rules that are considered to be the behavior of people who always interact and have social aspects. The results of this study indicate that: (1) To determine the Role of the National Narcotics Agency (BNN) in the implementation of Drug Abuse Rehabilitation in Gorontalo City, (2) Factors Inhibiting the Role of the Police in North Bolaang Mongondow are Budget limitations, Low community participation, Lack of facilities and infrastructure. The author's suggestions in this study: (1). To the police to be more serious in eradicating drug abuse in North Bolaang Mongondow (2). To find out the factors that hinder the implementation of the rehabilitation of victims of drug abuse by the National Narcotics Agency (BNN) of Gorontalo City.
Peran Penyidik Terhadap Tindak Pidana Pencetak Dan Pengedar Uang Palsu (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)
This research aims to determine (1) the role of investigators concerning perpetrators involved in the criminal acts of printing and circulating counterfeit money and (2) the obstacles experienced by investigators when investigating these criminal acts. This research employs an empirical legal research method that examines law in its practical application and analyzes how law functions within the community. The findings indicate that: (1) Investigators encounter difficulties in gathering sufficient and valid evidence to prove the criminal acts committed by suspects. Besides that, advancements in increasingly sophisticated counterfeiting technology present additional challenges in identifying counterfeit money. (2) Another significant obstacle is the weak coordination among law enforcement agencies. Differences in procedures, policies, and interests among these agencies frequently impede effective coordination. Lack of communication and inter-agency rivalry also worsen the situation, thereby hindering the effective investigation of the criminal acts of printing and circulating counterfeit money.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERKAWINAN PAKSA YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK (STUDI KOMPILASI HUKUM ISLAM)
The purposes of this study are objective purpose and subjective purpose. 1) The objective purposes are (a) to analyze the act of forced marriage committed by parents against children and (b) to analyze the acts of violence committed by parents against children. 2) The subjective purposes are (a) to increase the knowledge and insight of the author in handling forced marriage committed by parents against children, (b) to obtain complete data on forced marriage committed by parents against children, and (c) to be able to apply all the knowledge and theories that obtained by the author. The method used in this study is an empirical juridical method that requires going directly to the field and using primary data sources. The approach taken uses juridical methods and sociological approaches, namely the juridical approach method in which the study approach carried out is to examine a problem in terms of law and its systematic and as a guide to the rules used as analysis basis of legal symptoms that arise. The results of this study indicate that: (1) The practice of forced marriage of children that occurs in Kolami Village is not in line with the Compilation of Islamic Law (KHI) in Article 15 that explains: (1) For the benefit of families and households, marriage may only be carried out by prospective brides who have reached the age stipulated in Article 7 of Law No. 1 of 1974. (2) Forced marriage that occurs in Kolami Village has several negative impacts, namely physical & psychological illness. It is because the woman forced to marry has a deep trauma.
Implementasi Pasal 6 Ayat 2 Huruf B Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Dalam Melestarikan Wisata Mangrove Di Desa Trans Patoa Kec. Helumo Kab. Bolaang Mongondow Selatan
This study aims to determine and analyze the implementation of the Village Ministerial Regulation Number 13 of 2020 in preserving mangrove tourism in Trans Patoa Village, Helumo Subdistrict, South Bolaang Mongondow Regency, and the factors that hinder the implementation of the Village Ministerial Regulation Number 13 of 2020 in preserving mangrove tourism in Trans Patoa Village, Helumo Subdistrict, South Bolaang Mongondow Regency. This study employs the Normative-Empirical Legal Research method, which involves legal case study analysis focusing on legal behavior products. The main focus is to observe how positive legal provisions and contracts are factually conducted in legal events that occur in society, with the aim of achieving predetermined targets. The results show that in the implementation of the Regulation of the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration Number 13 of 2020, the foremost part is how the government, especially Trans Patao Village, can act as a provider of motivation for investors, communities, and business actors in the tourism sector. It is crucial to ensure that tourism growth can take place appropriately. Regulation Number 13 of 2020 Article 6 Paragraph 2 Letter B on the Use of Village Funds can be in the form of participation of ideas, namely in compiling each program to expedite the implementation of programs and activities related to mangrove forest conservation in Trans Patao Village, South Bolaang Mongondow and the budget issued by the Village government is felt to be still lacking for the development of Trans Patao Mangrove Tourism tourism. The recommendations are (1) Village governments are expected to increase the utilization of human resource potential to support village tourism management planning, (2) More importantly, they are expected to strengthen village tourism management efforts in order to provide sustainable benefits for the welfare of village communities in the future.
Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Menghamili Calon Istri Kedua (Putusan Pengadilan Agama Perkara Nomor 556/Pdt.G/2021/PA.Gorontalo
As for the results of the research (1), the judge's considerations regarding the granting of polygamy were based on juridical considerations, namely that the panel of judges granted their decision because of the applicant's acknowledgment that he was able to support his wife, act fairly, and take responsibility for his actions in causing the prospective second wife to become pregnant. Furthermore, the sociological consideration is that the judge in deciding the case regarding the application for polygamy due to pregnancy out of wedlock which has fulfilled the requirements for polygamy (2) There are three legal consequences in granting the application for a polygamy permit. Firstly, the parties referred to here are the husband, first wife and second wife who have responsibilities, rights and obligations according to the same roles. The second is that the position of children is the same as long as the child is from a valid marriage or the legal status of a child born outside of a valid marriage has been validated. And the third is regarding property, namely that the second wife cannot inherit the assets inherited from the first wife with the rules in Islamic. Judges should always be careful in deciding a case because people will think it is very easy of a request for permission for polygamy at the Religious Court is quite reasonable because of pregnancy.
ANALISIS HUKUM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN INSTITUSI PENDIDIKAN
This study aims to determine the regulation of the prevention of criminal acts of sexual harassment in educational institutions based on positive law, as well as the forms of prevention efforts. This study uses a normative research method with a law approach with a qualitative presentation model. The results of the study indicate that the legal regulation of preventing sexual harassment in educational institutions consists of the regulation of the prevention of sexual harassment through criminal law instruments, both the criminal law code and the child protection law, as well as through the regulation of the minister of education and culture as a technical instrument. Against prevention can be done in three forms, first; implementation of the Pre-Emptive function in the form of inculcating good general values and norms in individuals, secondly; the implementation of the Preventive function in the form of the implementation of the third extension: is the internal efforts of Higher Education Institutions through an implosive approach. These results gave birth to recommendations in the form of the need to maximize enforcement, the need to hasten the issuance of the Law on the Protection of Victims of Sexual Violence, as well as to maximize the guidelines for interacting within the respective Education Units.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)
This study aims to determine: (1) How is the legal protection for child victims of violent crimes in the jurisdiction of the Gorontalo City Police? and (2) What are the inhibiting factors for legal protection for child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Gorontalo City Police? This study uses an empirical legal research method, a legal research method that functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community environment. The results of this study indicate that: (1) Legal protection for child victims of TPKS is regulated in Law Number 34 of 2014 concerning Child Protection, but there are several weaknesses in this law, namely that it is not regulated more specifically regarding restitution and the increasing TPKS against children (2) Inhibiting factors in providing legal protection for child victims of TPKS are 2 factors, namely internal and external
Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri di Kota Gorontalo
The purpose of this research: (1) To find out how law enforcement is against vigilantism at the Gorontalo City Police. (2) To determine the obstacles to law enforcement against vigilantism at the Gorontalo City Police. The type of research used in this research is empirical research. is a legal research method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in society. The results of this research show that: (1) The policies carried out by the police are divided into two parts, namely policies for victims and policies for perpetrators, for victims the police provide security, handle victims such as taking them to the hospital and conducive to the area where the vigilante action occurred, Meanwhile, for perpetrators, the police carry out investigations in the form of recording or asking for statements from witnesses and then carrying out investigations to collect evidence. (2) The obstacles experienced by the Gorontalo City Resort Police, especially members of the Criminal Investigation Unit, in enforcing the law against criminal acts of taking the law into their own hands in the jurisdiction of the Gorontalo City Police include obstacles from law enforcers and obstacles to public awareness and compliance with the law, in the form of searching for existing evidence. In the field, there is no evidence that shows anyone who participated in taking the law into their own hands because law enforcement against criminal acts of vigilantism in the Gorontalo Police jurisdiction is still not implemented optimally.
WANPRESTASI TERHADAP PELAKSANAAN PERJAJIAN KONTRAK ANTARA PEMILIK PROYEK DENGAN KONTRAKTOR
Default in the implementation of the work contract agreement between the project owner and the contractor is inaccuracy in drafting the contract clauses and the inability of the parties to comply with the contents of the contract clauses so that the parties are unable to take responsibility for implementing the clauses because they are considered unprofitable. Things that can cause default are: (a). There are changes to the construction plans from the project owner that are not in accordance with the contract clauses so that the contractor must bear the burden of costs and time for changes to the contract clauses. (b). The project owner is unable to make payments and repay project services to the contractor, while the contractor is unable to carry out its obligations in completing the development project properly and on time. For To minimize losses due to default between the project owner and contractor, the contract agreement is accompanied by a document guarantee equivalent to the contract value. The project owner and contractor must prepare a document guarantee with a minimum value equal to the value of the project and this guarantee is held by a third party, namely an official state agency, so that if there is a default by one of the parties, the confiscated document guarantee will be handed over to the party concerned. disadvantaged. The factors that can cause a default on the work contract agreement between the project owner and the contractor are: (1) Negligence Factor: Negligence committed by one or both parties, namely not fulfilling the achievements at all, the achievements made are imperfect, late. fulfilling achievements, doing what is in the agreement beyond what was promised, (2). Cost Overrun Factor: Cost overruns cause the project owner to be unable to make payments to the contractor and the contractor to be unable to complete the work.
Default, Contract Agreement, Project Owner, Contractor
Analisis Kriminologi Terhadap Fenomena Bunuh Diri di Kota Gorontalo
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya bunuh diri serta mengetahui upaya penanggulangan bunuh diri oleh Kepolisian Resor Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam realita pelaksanaan aturan perundang-undangan tersebut di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya bunuh diri di wilayah hukum Polres Kota Gorontalo, yaitu; Faktor ekonomi, korban diketahui terjerat hutang piutang yang terbilang cukup selanjutnya yakni faktor asmara atau percintaan, serta faktor depresi yang merupakan faktor pemantik timbulnya keputusan untuk mengakiri hidup dengan cara bunuh diri, adapun upaya Penanggulangan Kasus Bunuh Diri di Kota Gorontalo yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dengan melakukan Upaya sosialisasi dan konseling serta upaya pendampingan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan psikolog, khsusunya bagi korban percobaan bunuh diri. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan kepada pemerintah agar lebih meningkatkan upaya terintegrasi dalam hal peningkatan kesadaran terhadap nilai-nilai dan mengenali bentuk penyimpangan bunuh diri. Masyarakat umum dapat lebih berperan aktif dalam peningkatan kesadaran tentang pencegahan bunuh diri sebagai deteksi lebih dini terhadap anggota keluarga, khsusunya yang sedang dalam persoalan berat dan mengarah pada depresi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE
ALDO ALFREDO KAENG. H1120057. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaturan perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi oleh perusahaan pinjaman online dan 2) bentuk tanggung jawab perusahaan pinjaman online atas penyebaran data pribadi konsumen. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertitik-tolak dari postulat-postulat normatif yang disebut dengan norma hukum positif dan doktrin-doktrin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) pengaturan perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi oleh perusahan pinjaman online dapat ditemukan dalam 2 (dua) pengaturan khusus, yaitu pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagaimana termaktub dalam Pasal 22 Ayat 5 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Pasal 44 Ayat 1 POJK 10/2022. 2) Bentuk tanggung jawab perusahaan peinjaman online terhadap data pribadi nasabah yang disebarkan, yaitu pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti kerugian. Pembatalan perjanjian, di mana debitur memiliki hak untuk meminta pembatalan perjanjian sebagimana ketentuan dalam UU PDP Pasal 22 Ayat (5) serta ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Sementara tuntutan ganti rugi, dimana individu yang merasa dirugikan berhak mendapatkan ganti rugi jika data pribadinya disalahgunakan oleh perusahaan pinjaman online. Kata kunci: perlindungan hukum, data pribadi, pinjaman online
Pertanggungjawaban KPU Terhadap Penggunaan Sirekap Pada Pemilu Serentak 2024
Abstract: The purpose of this study is to determine and evaluate the form of KPU's responsibility for the use of sirekap in the 2024 Election. The research method used in this research is the normative research method by taking a statutory approach. The findings or results of this study are in the form of many mistakes that occurred in the 2024 election process due to sirekap, as for the findings, namely the Association for Elections and Democracy (Perludem) Foundation received complaints regarding the use of Sirekap which could not be accessed and could not even be used on voting day. This situation forced KPPS officers to upload C results to Google Drive, while the number of valid votes at polling stations was higher than the number of voters per polling station. Under these conditions, every upload of voting results by KPPS must go through a verification process before being displayed in the election results diagram on the KPU website. However, due to the accumulation of unverified data, some data was hampered to be displayed, so the KPU closed the temporary election result diagram on the day of the recapitulation. The issue of using Sirekap was also discussed in the election result dispute hearing held at the Constitutional Court. Sirekap mobile takes data from the C1 form. The results are made by handwriting using Optical Character Recognition (OCR) technology, but the writing on the C1 form which is handwritten by KPPS members at 822 thousand polling stations is difficult to read by OCR. The camera aspect is also a factor, because Sirekap mobile is installed on each KPPS mobile phone (hp) with different brand quality, so there are differences in the uploaded C1 form; some are clear, dim, white, or yellowish. In addition, folded paper can also cause misinterpretation by OCR.
PERLINDUNGAN HUKUM TUNJANGAN HARI RAYA PEKERJA YANG TIDAK DI BERIKAN OLEH PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI) SULAWESI TENGAH
ASRIANI. H1120013. PERLINDUNGAN HUKUM TUNJANGAN HARI RAYA PEKERJA YANG TIDAK DIBERIKAN OLEH PT GUNBUSTER NICKEL INDUSTRI (GNI) SULAWESI TENGAH Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) upaya hukum pekerja yang tidak dibayarkan tunjangan hari raya oleh PTGunbuster Nickel Industry (GNI) Sulawesi Tengah (2) perlindungan hukum pekerja yang tidak dibayarkan tunjangan hariraya oleh PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) sulawesi tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukumyuridis empiris. penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Upaya hukum pekerja yang tidak dibayarkan tunjangan hari raya oleh PT Gunbuster Nickel Industry (GNI)Sulawesi Tengah dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pekerja dan perusahaan tanpa adanya paksaan sehingga tidak adanya tunjangan hari raya keagamaan untuk pekerja, (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerjayang tidak dibayarkan tunjangan hari raya oleh PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Sulawesi Tengah perlidungan yang diberikan perusahaan kepada pekerja berupa keselamatan dalam bekerja dan kepedulian perusahaan terhadap pekerjanya. Perlindungan pekerja diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan Permenaker memberikan sanksi terhadap perusahaan yang tidak memberikan Tunjangan Hari Raya kepada pekerja berupa teguran tertulis, pembatasan aktivitas bisnis, penghentian sementara alat produksi sebagian atau seluruhnya, dan pembekuan kegiatan usaha. (1) hambatan berasal dari tenaga kerja itu sendiri karena tingkat pendidikan yang rendah dan perasaan takut sehingga tenaga kerja tidak mempermasalahkan atau menyampingkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. (2) Seharusnya sanksi harus lebih tegas dari pada sanksi administratif. tambahan sanksi seperti pidana kurungan yang diharapkan akan menurunkan tingkat pelanggaran hak hari raya keagamaan. Kata kunci: perlindungan pekerja, THR, Permenaker No.6 Tahun 2016
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIBAWAH TANGAN
In providing assistance in the form of loan funds to the debtor, the creditor asks for debt collateral from the debtor. The collateral can be in the form of movable objects, both tangible and intangible, and immovable objects, especially buildings which cannot be encumbered with mortgage rights, which are often called fiduciary guarantees. Definition of Fiduciary Guarantee according to Law of the Republic of Indonesia Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee is a security right for movable objects, both tangible and intangible and immovable objects, especially buildings which cannot be encumbered with mortgage rights as intended in Law Number 4 of the Year 1996 concerning Mortgage Rights which remain in the control of the fiduciary, as collateral for the repayment of certain debts, which gives the Fiduciary Recipient a preferred position over other creditors. In a fiduciary agreement, the object that is used as the object of the fiduciary guarantee remains in the control of the owner of the object (debtor) and is not controlled by the creditor, so in this case it is handing over ownership of the object without handing over the physical object. The creditor entrusts the debtor to continue to use the collateral according to its function. However, even though the collateral remains in the control of the debtor, the debtor must have good faith to maintain the collateral as well as possible. Debtors are not permitted to transfer or lease to other parties objects of fiduciary security which are not inventory items without the approval of the creditor, because objects whose control is in the hands of the debtor are very risky to change hands. Transferring the object of fiduciary collateral under your own hands will have legal risks in the future. The debtor will be legally disadvantaged if the other party breaks their promise, hoping that that party wants to help pay the debt from the debtor to the creditor but in fact the party breaks their promise. The transfer of an object that is the object of a fiduciary guarantee under the hand is an imperfect transfer because the proof of ownership of an object of fiduciary guarantee is temporarily held by the party receiving the fiduciary as collateral. Before the fiduciary recipient executes the object that is the object of the fiduciary guarantee, it must be ensured that the object has been registered at the fiduciary registration office. If there is a transfer of rights to a fiduciary collateral object under the hands of the fiduciary giver or debtor, the fiduciary recipient can take legal action by executing the object that is the object of the fiduciary guarantee even though the object is controlled by another party.
EFEKTIVITAS HUKUM PENGGUNAAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN DI KOTA GORONTALO
This research aims to (1) evaluate the legal effectiveness of using Closed Circuit Television (CCTV) as evidence in combating theft crimes in Gorontalo City within the framework of Criminal Procedure Law. (2) Identify challenges associated with the use of CCTV recordings as evidence in the law enforcement of theft crimes in Gorontalo City, specifically in relation to Criminal Procedure Law provisions. Employing a normative-empirical research approach, the study utilizes literature review and field studies for data collection. Findings reveal that (1) CCTV's effectiveness in law enforcement against theft crimes in Gorontalo City serves a crucial role as investigative guidance and court evidence. During investigations, CCTV aids in perpetrator identification and evidence collection. In court, CCTV recordings offer a clear depiction of criminal events, reinforcing the case. (2) Main challenges in using CCTV as evidence in theft crime law enforcement stem from two factors. First, potential poor quality of CCTV images may hinder event identification, complicating investigations if recordings miss crucial details due to internal or external factors. Second, inadequate maintenance of CCTV facilities poses obstacles in perpetrator identification. Addressing these factors is crucial for effective law enforcement against theft crimes. The research recommends improving CCTV installations to leverage recordings as investigative leads. Residents of Gorontalo City are urged to install CCTV in vulnerable areas for prevention and identification of theft activities. Clarity in laws governing the use of CCTV as evidence is essential, and involvement of digital forensic experts is recommended to enhance effectiveness and reliability in investigations and court proceedings.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
This research aims to determine legal protection for child victims of sexual violence in Gorontalo City as well as factors inhibiting legal protection for child victims of sexual violence in Gorontalo City. This research is empirical legal research, namely legal research that examines law by conceptualizing it as real behavior (actual behavior), as an unwritten social phenomenon, which is experienced by everyone in social life. The results of the research show that, First, legal protection for child victims of sexual violence refers to Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence which aims to provide protection for the dignity and honor of a child. Second, the obstacles in implementing legal protection for children who are victims of criminal acts of sexual violence in Gorontalo City in the research results are caused by several factors, namely internal factors of the child, factors of the victim's family, community factors, and factors or facilities. The recommendations in this research are (1) Legal protection for children as victims of sexual violence, apart from being carried out based on applicable law, the government must collaborate with all elements so that criminal acts of sexual violence can be prevented from an early stage. (2) The government must routinely carry out outreach and guidance to all parties and the community to prevent and dare to report suspected criminal incidents of sexual violence.
Legal Protection, Victims of Sexual Violence, Children
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DILIHAT DARI PERSPEKTIF KAJIAN KRIMINOLOGI (STUDI KASUS POLRES GORONTALO KOTA)
The aim of this research is (1) To determine and analyze the factors that cause narcotics abuse by civil servants in Gorontalo City. (2) As well as efforts to overcome narcotics abuse by civil servants in Gorontalo City. The type of research used by researchers in compiling this research is empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research include: Legislative Case approach. The results of the research show (1) that the factors causing narcotics abuse involving civil servants in Gorontalo City are caused by several factors, both internal and external factors, internal factors namely trying to abuse narcotics, and external factors namely trying to abuse narcotics. environmental factors of residence and social environment. (2) And efforts to overcome narcotics abuse by Civil Servants are carried out starting from preventive efforts carried out through counseling and outreach about the dangers of narcotics, repressive efforts in the form of law enforcement actions carried out by the Gorontalo Regional Police and Class IIA Prisons in Gorontalo City, and carrying out rehabilitation efforts social and physical, apart from carrying out regular urine tests in every agency, there must be regular outreach and strict legal action against civil servants who abuse narcotics. The results of this research recommend (1) that punishment in Indonesia be increased in implementing sanctions against criminals, especially narcotics perpetrators. (2) Existing facilities and infrastructure in correctional institutions are improved and professional staff are added to correctional institutions so that their guarding can be more effective.
PERAN MEDICOLEGAL FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
This research aims (1) to find out the role of medicolegal forensics in proving criminal acts and (2) to find out the inhibiting factors of medicolegal forensics in proving criminal acts. The type of research employed is empirical research, namely a legal method that functions to see the law in real terms and examine how the law works in the community. It is research with field data as the main source, such as the results of interviews and observations. The research results indicate that (1) The role of medicolegal forensics in proving criminal acts in Gorontalo is very necessary for the role of medicolegal forensics installations. But, in this case, the proof carried out by the medicolegal forensics’ installation is still ineffective because, in the field, forensic experts in Gorontalo are still limited. (2) The inhibiting factors of medicolegal forensics in proving are quite serious, namely starting from the lack of human resources and not supporting infrastructure and facilities. It interferes with the proving process. This research recommends that (1) The police medics and Health Unit of Gorontalo Regional Police should add forensic experts and forensic personnel to support the acceleration of proofs in Gorontalo, and (2) The two parties mentioned above can complete the facilities and infrastructure in the Bhayangkara Hospital of Gorontalo to support the proof of criminal acts.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN KOSMETIK ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
The objectives of this research are (1) to analyze law enforcement against perpetrators of illegal cosmetic sales in Gorontalo City. (2) To find out the factors that influence law enforcement against perpetrators of illegal cosmetic sales in Gorontalo City. The research method used by researchers is normative legal research or library legal study, namely legal research carried out by examining library materials or secondary data alone. The results of this research show that: (1) Law enforcement against illegal cosmetics dealers by the police is through penal and non- penal measures. The form of penal effort is to arrest the perpetrators of illegal cosmetics dealers and suppliers. Meanwhile, non-penal measures in dealing with the circulation of illegal cosmetics in the jurisdiction of the Gorontalo City Police include conducting raids and providing legal education (2) Factors inhibiting legal enforcement against the circulation of illegal cosmetics, namely; first, lack of coordination between institutions. Second, low public understanding.
Keywords: Law Enforcement; Illegal Cosmetics, Health