Implementation of Good Governance in the Development of Tri Mulya Village, North Poso Coast District, Poso Regency

Main Article Content

Mohammad Rusli Syuaib
Serli Lamandasa

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Good Governance dalam pembangunan desa dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, dan Responsivitas, di Pemerintahan Desa Tri Mulya, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pengumpulan data primer dan sekunder melalui teknik wawancara dan observasi, yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip Good Governance, khususnya prinsip Partisipasi, belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber daya manusia di masyarakat Desa Tri Mulya serta sikap apatis masyarakat terhadap informasi dan kegiatan pembangunan. Selain itu, keterampilan aparat desa yang masih perlu ditingkatkan dan kurangnya sarana pendukung dalam prinsip Transparansi menyebabkan masyarakat kurang mendapatkan informasi, yang saat ini hanya tersedia di kantor desa. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan, seperti penyediaan papan informasi di setiap RT.


This research aims to find out how the implementation of Good Governance in Village Development uses the principles of Good Governance, namely the Principles of Accountability, Transparency, Participation and Responsiveness in the Tri Mulya Village Government, Poso Pesisir Utara SubDistrict, Poso Regency, and to find out the factors that influence the implementation of the Principles of Accountability, Transparency, Participation and Responsiveness. This research uses primary data and secondary data. The data collection techniques are interviews and observations. The technique of data analyzed based on a qualitative problem formulation. The results of this research show that the implementation of the Principles of Good Governance in Development, especially the Principle of Participation, is not yet optimal. This is influenced by the lack of human resources in the Tri Mulya village community's attitude of not wanting to know, not needing to know about information and development activities. The lack of maximum skill or expertise of Village officials needs to be further improved, and in the principle of transparency there is a lack of supporting facilities which results in the community not knowing enough information, because only at the village office the community can see information, this needs to be improved, such as making information boards in each RT.

Article Details

Section

Articles

Author Biographies

Mohammad Rusli Syuaib, Universitas Sintuwu Maroso

Program Studi Administrasi Publik

Serli Lamandasa, Universitas Sintuwu Maroso

Program Studi Administrasi Publik

How to Cite

Implementation of Good Governance in the Development of Tri Mulya Village, North Poso Coast District, Poso Regency. (2025). PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN, 4(1), 64-81. https://doi.org/10.59713/projip.v4i1.1338

References

Dumbi, R., Arman, A., & Dunggio, S. (2022). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Bulila Kabupaten Gorontalo. Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan, 01(02), 92–102. https://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip/article/view/271%0Ahttps://ejurnal.unisan.ac.id/index.php/projip/article/download/271/79

Elbert Agusta, & Imanuel Jaya. (2021). Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kualitas Kinerja Yang Lebih Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan, 6(1), 1–10. https://doi.org/10.37304/jispar.v6i1.643

Ernawati, D. (2001). Profesionalisme Aparatur Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Sario 1 Oleh : Ernawati Darwin 2 ABSTRAK. Neliti, 1–10.

Pelayanan, M., Yang, P., Di, B., & Ganesha, P. P. (2022). Kecamatan Ciater Kabupaten Subang. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, IX, 289–299.

Rumalolas, R., Dr. Syamsudin, M., & Drs. M. Farid Wajdi, P. . (2018). Pengaruh good governance terhadap kinerja pegawai satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 1–11.

Santosa Pandji. (2018). Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Reflika Aditama. Bandung.

Sugiyono. (2012). Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013a). Metode Penelitian Kombinasi. Alfabeta. In Metode Penelitian Kualitatif (Vol. 28, Issue 17). Alfabeta.

Sugiyono. (2013b). Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2018). Memahami penelitian kualitatif. Alfabeta. Bandung.

Sumilat, R. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi di Pasar Langowan). Jurnal Politico.

BUKU

Sulistiyani, Ambar. 2005. “Memahami Good Governance dalam Perpektif sumber daya manusia

Sedarmayanti. 2003. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah” Bandung : Mandar Maju

Mamarimbing, Melisa Olivia. 2015. ‘Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pembangunan fisik Desa,”

Hardiyansyah. 2011. “kualitas pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan implementasinya

Maleong, Lexy J. 2005. “metode penelitian kualitatif.” Bandung : Remaja Rosda karya.

Dwipanaya Ari. 2003. ‘Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE.

Raharja, Prathama.2001. pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Jakarta: UI

I Nyoman, Beratha. 1992. Masyarakat Desa dan Pembangunan. Jakarta : Ghalia Indonesia

Purnomo, Joko, Dkk.2008. Menuju tata Pemerintahan Yang Baik. (pelaksanaan Good Governance di Desa). Yogyakarta: IRE

Dwiyanto, Agus. 2006 Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan Publik.Yogyakarta:UGM

Sutopo, Wawan.2015. Mewujudkan Good Village Governance dalam undang-undang Nomor tahun 2014 tentang Desa.

Pambudi, Hirmawan. 2001 Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa. Yogyakarta: Lipera Pustaka Utama.

Widjaja, Haw. 2008. Otonomi Desa. Jakarta:PT Raja Rafindo Persada

B. DOKUMEN

Undang-undang nomor 23 tahun2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Tentang Desa

Undang-undang nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.