Communication Strategy of LKAAM Padang Pariaman in the implementation of Regional Regulation No. 7 of 2018
Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Penelitian ini membahas strategi komunikasi Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Padang Pariaman dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari. LKAAM berperan penting dalam menjaga nilai-nilai adat Minangkabau di tengah dinamika modernisasi pemerintahan nagari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami strategi komunikasi LKAAM. Strategi komunikasi yang digunakan oleh LKAAM meliputi pendekatan partisipatif, sosialisasi intensif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan perbedaan interpretasi, strategi komunikasi yang inklusif telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Perda ini. Penelitian ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, LKAAM, dan masyarakat untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan berbasis adat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk terus memperkuat komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan adat dan budaya lokal. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif di masa depan.
This study explores how the Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) in Padang Pariaman communicates its strategies to implement Regional Regulation (Perda) No. 7 of 2018 about Nagari. LKAAM plays a key role in safeguarding Minangkabau cultural values while adapting to the evolving nature of modern governance in the nagari. Using a qualitative case study approach, this research delves into the communication methods LKAAM employs, such as participatory approaches, intensive outreach programs, and leveraging information technology. The findings reveal that while LKAAM faces challenges like limited public awareness, a shortage of skilled human resources, and varying interpretations of the regulation, their inclusive communication strategies have significantly improved public understanding of the Perda. This study underscores the importance of collaboration among local governments, LKAAM, and communities to ensure the effective implementation of culturally-rooted policies. The research provides actionable recommendations for stakeholders to strengthen communication and foster greater community involvement in shaping decisions related to local customs and culture. Ultimately, the study aims to serve as a guide for developing more impactful communication strategies in the future.
Article Details
Section
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Afrizal. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. . Rajawali Pers.
Arifin, Z. (2014). Komunikasi Publik dalam Implementasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Komunikasi, 2(1), 45–60.
Aris, S. (2024). Kegagalan Implementasi Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Komunikasi Publik , 3(2), 91–102.
Budianto, A. (2015). Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Masyarakat. Jurnal Pembangunan Sosial. Komunikasi , 2(2), 123–135.
Damanik, J. (2016). Komunikasi Publik dalam Implementasi Kebijakan. Jurnal Komunikasi, 2(1), 45–60.
Humas DPRD Prov. Sumbar. (2023). Otonomi Daerah Instrumen Penting Pemacu Pemerataan Pembangunan. DPRD Prov. Sumatera Barat. . Humas DPRD Prov. Sumbar. .
Kriyantono, R. (2020). Teknis Praktis Riset Komunikasi: Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Prenadamedia Group.
Kurniawan, D. (2020). Analisis Strategi Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 8(1), 67–80.
Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). (2018). Panduan Implementasi perda nagari . LKAAM .
Oktaviani Hemeto, A., Ratnasari, D., & Saputra, A. (n.d.). HULONDALO Aktivitas Komunikasi Organisasi Dalam Mempertahankan Solidaritas Organisasi HMP-IK Universitas Ichsan Gorontalo Organizational Communication Activities in Maintaining Organizational Solidarity HMP-IK, University of Ichsan Gorontalo. In Hulondalo Jurnal Ilmu pemerintahan dan Ilmu Komunikasi (Vol. 2).
Sani. A. (2019). Otonomi Daerah di Indonesia. PT Rajagrafindo Persada.
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. (2014). Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
Yin, R. k. (2019). Studi Kasus Desain & Metode. PT Rajagrafindo Persada.