Health Service Policy in Rato'ombu Village, Lage District, Poso Regency
Main Article Content
Abstract
This study aims to analyze the village government policy in providing health services for the community in Rato'ombu Village, Lage District, Poso Regency, and identify the factors that influence it. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of eight informants. The results of the study indicate that the coverage of health services provided has reached most of the community, although it is still necessary to increase the capacity of human resources, especially health workers. Internal factors that influence the policy include communication, complaint facilities, and the availability of health workers. External factors include inconsistencies in registration data, incomplete treatment requirements, and obstacles to paying BPJS contributions. This study is important because it provides input for the village government in formulating more effective and inclusive health service policies. The main contribution of this study lies in policy recommendations that can strengthen the village health service system, in line with the direction of national policy in strengthening basic services at the local level.
Article Details
Section

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
How to Cite
References
Alamsyah, M. (2020). "Keterbatasan Tenaga Medis di Wilayah Perdesaan: Tantangan dan Solusi." Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(2), 123-130.
Agustino, Leo. 2019. Pilkada dan Dinamika Politik Lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
........................... 2018. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta
Azrul, Azwar. 2016. Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
Berwick, D.M. 2022. A User’s Manual For The IOM’s “Quality Chasm” Report. Health Affairs 21, 80–90.
Dwipanaya Ari. 2003. ‘Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta: IRE.
Raharja, Prathama.2001. pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Jakarta: UI
Edward, G. 2013. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta: Lukman Offset.
Handayani, R., & Wibowo, A. (2021). Strategi peningkatan akses layanan kesehatan di desa terpencil. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, 10(2), 113–125. https://doi.org/10.7454/jkki.v10i2.1234
Hardiyansyah. 2011. “kualitas pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan implementasinya
Islamy, M. Irfan. 2019. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Kurjunaidi. 2019. Peran Kepala Desa Sebagai Opinion Leader di Desa Bukti Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau. Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen, 3(1), 1–20.
Mamarimbing, Melisa Olivia. 2015. ‘Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pembangunan fisik Desa,”
Mansyur. 2015. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM). Bogor: Ghalia Indonesia
Moenir. 2016. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif, cetakan XXIX. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nasution, Z. 2012. Komunikasi Pembangunan: Pengenalan Teori dan Penerapannya. Grafindo Persada.
Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga
Putri, D. A., & Hidayat, A. (2023). Evaluasi kebijakan desa sehat: Studi pada integrasi layanan BPJS di daerah 3T. Jurnal Administrasi Publik, 20(1), 45–59.
Rivai, Veithzal. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan. Jakarta : Raja Grafindo Persada
Sedarmayanti. 2003. Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah” Bandung : Mandar Maju
Sari, D., & Hidayat, R. (2021). "Pemahaman Masyarakat Terhadap Sistem Kesehatan Desa." Jurnal Ilmu Kesehatan, 12(1), 45-52.
Suandi, I Wayan. 2010. Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Pemerintahan Daerah. Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Bali. Vol. I No. 01, Tahun 2010.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
Sulistiyani, Ambar. 2005. “Memahami Good Governance dalam Perpektif sumber daya manusia
Suharno. 2018. Prinsip-prinsip Dasar Kebijakan Pablik. Yogyakarta: UNY Press.
Suryana, Siti Erna Latifi. 2019. Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.
Sutopo, Wawan.2015. Mewujudkan Good Village Governance dalam undang-undang Nomor ^ tahun 2014 tentang Desa.
Pambudi, Hirmawan. 2001 Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa. Yogyakarta: Lipera Pustaka Utama
Tangkilisan, H.N.S., 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset.
Wahab, Solichin. 2018. Analisis Kebijaksaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi. Revisi). Yogyakarta: Media Pressindo.
Widjaja,Haw. 2008. Otonomi Desa. Jakarta:PT Raja Rafindo Persada
............. 2012. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo
Dokumen-dokumen
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa